Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Pelembagaan Partai Politik di Indonesia

Melanjutkan bahasan tentang pelembagaan partaipolitik, setelah teori pelembagaan Huntington dan rumusan pelembagaan partai politik oleh VickyRandall, di Indonesia, partai politik belum ada yang menunjukkan pelembagaan yang baik, mulai derajat kesisteman, bangunan ideologi, otonomi partai terkait pendanaan, pengetahuan publik tentang partai politik yang bersangkutan (konsepsi Randall) dan kemenjangkaran partai pada imaji (benak) masyarakat maupun pada kehidupan keseharian masyarakat (konsepsi Mainwaring dan Scully).

Rumusan Randall tentang Pelembagaan Partai Politik

Rumusan Randall tentang Pelembagaan Partai Politik

 

Pemikiran Vicky Randall dan Lars Svasand yang dimuat dalam Jurnal Party Politics Vol. 8 Januari No. 1 Tahun 2002 tentang pelembagaan partai politik menarik untuk melengkapi Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington.

Dikatakannya, bahwa proses pelembagaan mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural[1].

Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington

Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington

Dari beberapa pemikiran tentang pelembagaan partai politik, pemikiran Samuel P. Huntington baik untuk kita perhatikan terlebih dahulu. Huntington mendasari pemahaman pelembagaan partai politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik dengan menekankan adanya suatu “tertib politik” (political order), yang mengacu pada kondisi stabilitas politik, sebagai tujuan dalam pembangunan politik. Tertib politik ini dapat dicapai tergantung pada pembangunan lembaga politik dan mobilisasi kekuatan sosial-baru di bidang politik[1]. Maka, sebagai pembuka bagi keseluruhan gagasan “tertib politik” ini, Huntington memulainya dengan kajian pelembagaan politik (political institutionalization).

Kesulitan Partai Politik di Daerah Merekrut Perempuan

Kesulitan Partai Politik di Daerah Merekrut Perempuan:

Sebuah Wacana Budaya

“Tiada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan”. Demikian ujaran dalam setiap pelajaran politik, yang mengisyaratkan adanya pengakuan fundamental terhadap (aktivitas) perempuan dalam partai politik. Akan tetapi di lapangan berkata lain. Kondisi sosial kultural masyarakat mengonstruksikan hal yang berbeda dari ujaran-ujaran teoritikal tersebut. Rupanya masyarakat  punya “landasan teori” dan aturan main tersendiri. Terdapat konstruksi sosial terhadap perempuan yang kemudian memunculkan aneka tafsir dalam pembicaraan perempuan dan politik. Peran perempuan  dalam ranah politik pun menemui beberapa “hambatan budaya”. Dalam lingkup sederhana saja, misalnya, keikutsertaan perempuan dalam rapat-rapat partai politik, yang biasanya terselenggara dalam waktu malam, terkendala “hambatan kultural” tentang doktrin “kepantasan” dan “kepatutan” perempuan keluar malam apalagi hingga larut malam. Setidaknya terkendala ijin suami. Dan sebagainya.

Tulisan ini diturunkan untuk “menyambut pemilu legislatif 2019″. Menyambut kehadiran partai-partai politik dalam kompetisi politik yang akan menentukan arah biduk pengelolaan negara ini melalui peran partai politik. Ke mana dan bagaimana partai politik akan memerankan fungsinya dalam pengelolaan negara, mempengaruhi kebijakan negara, dsb. Bagaimana partai politik memiliki daya dan kemampuan elektoral dan mampu eksis baik secara institusional maupun substansial fungsional? Bagaimana partai politik memenangkan kompetisi politik ini dengan memenangi hati pemilih yang memilihnya? Dan menjadi pendukung setianya? Yang paling akhir ini yang sulit. Perlu bahasan tersendiri. Bagaimana partai politik mengenal masyarakatnya? Dan bagaimana pula masyarakat itu kini? Akan membutuhkan banyak tulisan untuk menjelaskan ini.

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Wawan E. Kuswandoro

Disampaikan pada Seminar “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2014”, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kediri, di Hotel Grand Surya, Kediri, tanggal 26 Oktober 2013.

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu

Secara sederhana, partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik, dan partisipasi ini bersifat sukarela, tanpa dimobilisasi oleh negara maupun partai yang berkuasa[1]. Tetapi kemudian diperluas, terutama pada bagian “tanpa mobilisasi”, bahwa partisipasi yang “dipaksa” (dimobilisasi) pun termasuk dalam kajian partisipasi[2]. Sedangkan cara berpartisipasi politik, meliputi partisipasi konvesional seperti ikut dalam kegiatan kampanye dan pemilu, dan partisipasi non-konvensional, yakni partisipasi yang mengikuti kemunculan “gerakan sosial baru” seperti gerakan feminis, protes mahasiswa dsb. Namun dalam tulisan ini, cara dan bentuk partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan warga negara dalam kegiatan pemilihan umum atau secara khusus, partisipasi pemilih yakni keikutsertaan masyarakat sebagai pemilih (memberikan suara).